Foto Istimewa : Ketum LSM LIR,”Junaidi AR Saat di Wawancara Sejumlah Media Partner LSM-LIR.
TULANG BAWANG,LAMPUNG_ Junaidi AR Ketum LSM-LIR, minta Kejaksaan Negeri (KAJARI) Tulangbawang ungkap anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang di peruntukan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) mencapai 6 (ENAM) Miliar lebih yang di kelola dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPKB-PPPA) Tulangbawang tahun anggaran 2024.
Dan anggaran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) Tulangbawang sebesar 5 (LIMA) Miliar lebih yang diduga ada indikasi praktek penyimpangan. Bahkan di Surati LSM-LIR mempertanyakan anggaran tersebut kepada Plt, kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,”Tanti Yulinda, tidak mau bertemu team LSM-LIR dan media Partner hanya dapat menjawab melalui surat Klarifikasinya yang isi surat itu mengarahkan untuk mengetahui pelaksanaan anggaran tersebut silahkan membuka sirup (LKPP);
Haltersebut terindikasi tidak teransparan dalam kegiatan anggaran karena dalam pelaksanaan kegiatan dinas PPPA tuba tahun 2024, tentunya ada dokumentasi kegiatan sesuai program pemerintah yang di laksanakan dinas terkait. Sementara anggaran yang di pertanyakan memang sebagian dari Sirup LKPP yang terdaftar di Pusat, maupun Lembaran Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) laporan Pj, Bupati Tulangbawang;
Disampaikan Junaidi AR, pekan lalu saya dan Team pernah mempertanyakan anggaran (BOKB) tahun 2024 kepada mantan kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DPPKB) Tulangbawang,” Hamami Ria membantah kepada saya (Junaidi AR) bahwa anggaran tersebut tidak ada ucap Hamami Ria kepada Junaidi, diruang kerjanya pekan lalu halini sangat mencurigakan ada dugaan main mata di belakang;
Anggaran (DPPPA) Tulangbawang tahun 2024, Plt, kadis (PPPA) tuba yang mengarahkan untuk melihat anggaran di sirup LKPP, sementara yang kita pertanyakan bukti pelaksanaan atau dokumentasi kegiatannya bukan anggran di sirup. Kalau dirsirup sudah jelas sesuai dengan pengajuan dinas instansi terkait,” Pelaksanaan nya yang kami tanyakan, kata Ajo Junaidi dalam panggilannya;
Rekam jejak Kejaksaan Negeri (KAJARI) Tulangbawang belum nampak untuk memproses pejabat nakal di lingkungan Pemkab Tulangbawang, patut jadi percontohan yang telah viral baik di media sosial (MEDSOS) maupun di berbagai group WhatsApp (WA) tentang Kejaksaan Negeri Tulangbawang Barat dari bulan April sampai dengan Oktober tahun 2025, mampu menjebloskan empat Pejabat Tubaba yang diduga korupsi anggaran mencapai miliaran rupiah, baik anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) maupun anggaran bidang lingkungan hidup Daerah (LHD).
Jejak ini juga harus di ikuti oleh Kejaksaan Negeri (KAJARI) Tulangbawang dalam penanganan dan penyelusuran Pemberantasan Korupsi di wilayah hukum kabupaten Tulangbawang,Lampung;
Diuraikan oleh,”Junaidi AR, banyak anggaran yang diduga tidak jelas, seperti anggaran, kegiatan hari ibu, dan hari ulang tahun Dhama Wanita yang kegiatan nya di laksanakan oleh ibu-ibu Dharma Wanita dan (GOW) Tulangbawang.Sedangkan nama paket tersebut adalah biaya rapat dan makan minum dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) 9 (SEMBILAN) kegiatan dengan nilai anggaran sebesar Rp.234.340,000,-
Belanja jasa tenaga kebersihan sebesar Rp.23.250,000,- Belanja jasa tenaga keamanan sebesar Rp.19.200,000,- Belanja jasa tenaga Ahli sebesar Rp.88.800,000,- Belanja sumber daya lembaga penyedia layanan pembayaran perempuan dengan nilai anggaran sebesar Rp.427.196,473,-
Ditambah belanja, organisasi masyarakat yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Dengan nilai anggaran sebesar Rp.159.702,500,- Belanja dokumen hasil kordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Program dan Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan anggaran sebesar Rp.101.500,000,- Belanja layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan kordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban Kekerasan anggaran sebesar Rp.157.815,500,-
Belanja organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan hak anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah dengan nilai anggaran sebesar Rp.244.915,590,- halini kami minta kepada Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI) Tulangbawang dapat memproses berkas laporan LSM-LIR yang akan kami masukkan ke Kejaksaan Negeri (KAJARI) Tulangbawang, tegas Junaidi kepada team media partner LSM-LIR pada 18 Oktober 2025 di ruang kerjanya.
Simak Proses Hukum Selanjutnya
Penanggung jawab Ketum LSM-LIR. Liputan Khusus Team Investigasi Media Partner.