Foto Istimewa : Pembangunan Proyek SPAM Dinas PUPR Tulang Bawang Yang Diduga Tidak Berkualitas Patut di Awasi Oleh dan Di Proses Hukum.
TULANG BAWANG LAMPUNG_Ketua LSM-LIR,”Junaidi AR minta, Inspektorat kabupaten Tulangbawang, Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) erwakilan lampung, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Tulangbawang dan aparat penegak hukum (APH) Tulangbawang melakukan pengawasan ketat terhadap pembangunan baru Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang di tenderkan oleh dinas pekerjaan umum dan penata ruang (DPUPR) tuba tahun anggaran 2025.
Pengawasan tersebut perlu di lakukan karena,”Junaidi AR, menilai bangunan yang di kerjakan oleh rekanan (KONTRAKTOR) yang mengerjakan (SPAM) tersebut Diduga asal jadi dan berindikasi pekerjaan merugikan negara ratusan hingga hampir miliaran rupiah;
“Junaidi AR ketua LSM-LIR menegaskan, ia meminta kepada Inspektorat Tulangbawang, Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan lampung, DPRD tuba, dan APH Tulangbawang melakukan pengawasan ketat terhadap pekerjaan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di beberapa titik lokasi di kampung, antaranya kampung Lingai kecamatan menggala timur tuba di kerjakan oleh, Commanditaire Vennootschap (CV) Putri Menggala Bersatu lokasi di kampung Lingai,kecamatan menggala timur;
Pekerjaan proyek pembangunan (SPAM) ini terindikasi tidak sesuai Spesifikasi atau rencana anggaran pelaksanaan (RAP) proyek. Halini kami duga dapat merugikan keuangan pemerintah daerah. Bahkan pemasangan kabel tidak ditanam dalam lantai dan tiang bangunan, penyematan Kilowatt-hour (KWH) listrik dapat mengakibatkan meledak jika terkena air hujan atau air (SPAM) bila penuh dari penampungan (SPAM) tersebut.
Bahkan, bahan pipa yang di pasang di keluhkan masyarakat kampung Lingai, menggala timur, akibat sambungan nya bocor dan pipa kurang besar (KECIL) sehingga berjalan setaun kemudian dapat mengakibatkan pipa tersumbat didalam karena kotoran pantaran pipa yang tespasan sangat kecil (PERIHATIN) Dengan pekerjaan proyek tersebut kata Junaidi.
Titik kedua lanjut Junaidi AR, Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kampung Kibang Pacing, kecamatan menggala timur tuba, tahun anggaran 2025 yang dikerjakan oleh (CV) tidak terpasang bagaikan proyek seperti tak bertuan. Bahkan pekerjaan tersebut menurut keterangan tukang yang baru datang di lokasi bangunan (SPAM) kampung Kibang Pacing setempat pada Jum’at 26 September 2025 saat di mintai keterangan oleh team LSM-LIR, bahwa bangunan tersebut di kerjakan sudah 2 (DUA) perusahaan. Perusahaan pertama berhenti dan tukangnya ikut pulang semua ke rumah mereka masing-masing ucap tukang tersebut kepada team kami;
Titik ke 3 (TIGA) di kampung tua, pekerjaan proyek (SPAM) kecamatan menggala Tulangbawang dengan nilai anggaran sebesar Rp.728.740,396,- dan ke 4 (EMPAT) lokasi di kampung Sido Makmur, kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulangbawang di kerjakan oleh CV Gapuro Rezeki Sae nilai anggaran sebesar Rp.977.518,766,29,-
Ditambah lagi perpipaannya juga belum tersalurkan sepenuhnya ke rumah warga di kampung Kibang Pacing tersebut, Cat bangunan (SPAM) sudah mengelupas dari dinding bangunan. Bearti kualitas Cat bangunan (SPAM) di kampung Kibang Pacing tersebut bukan Cat yang berkualitas (MAHAL) sementara nilai anggaran yang tertera di LPSE sebesar Rp.540.359,429,- untuk itu kami berharap pihak terkait dapat melakukan pengawasan, bahkan kami akan segera laporkan ke Pihak (APH) demi memperbaiki sistem ekonomi yang lebih baik.
Karena di tahun 2025 ini banyak pejabat mengeluh akibat Evisiensi anggaran, tentunya kekeluhan anggaran yang di kelola harus bersifat hati-hati jangan sampai membuang anggaran yang tidak tepat sasaran, menguntungkan orang lain. Bahkan setiap tahun dinas pekerjaan umum dan penata ruang (DPUPR) tuba saat di periksa (BPK RI) terus menerus ada temuan kelebihan pembayaran proyek kepada rekanan (KONTRAKTOR) di dinas tersebut. Bupati Tulangbawang harusnya mengevaluasi kinerja pejabat yang ada di pemerintahan Pemkab Tulangbawang terkhusus dinas (PUPR) tuba yang tidak proporsional dan kurang memahami pelaksanaan anggaran.
Jangan sampai dinas (PUPR) Tulangbawang menjadi target Oprasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) akibat dari kinerja oknum pejabat nakal. Apagunanya mengadakan Konsultan Pengawasan Proyek bila tidak bekerja mengawasi proyek yang sedang di bangun oleh dinas (PUPR) Tulangbawang sementara anggaran Jasa Konsultasi Pengawasan Proyek SPAM DPUPR tuba, sebesar Rp.170.000,000,- ditambah Jasa Konsultasi Pengawasan Proyek SPAM DPUPR sebesar Rp.230.000,000,-.
Sampai berita ini di tayangkan pihak dinas pekerjaan umum dan penata ruang DPUPR Tulangbawang tadak ada komentar saat berita di kirimkan ke nomor WhatsApp pejabat yang berwenang di dinas terkait, Benarkah ada oknum pejabat ada permainan di pekerjaan ini. Simak edisi selanjutnya ?……….
Liputan khusus: Team Media Partner.